Network
NATUNATODAY - Koordinator ALPENA (Aliansi Peduli Natuna), Rahayu, meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad tidak memberikan perizinan kepada pihak pengusaha tambang pasir kuarsa di Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.
Ia menilai, dalam pemberian izin, pemerintah harus melihat keadaan Pulau Subi dari berbagai aspek. Wanita paruh baya ini juga berharap kebijakan pemerintah Kepri tidak berpihak kepada para pengusaha pasir kuarsa.
Menurutnya Subi merupakan kepulauan kecil dengan tekstur datar tanpa ada bukit dan gunung dan Pulau ini juga langsung berbatasan dengan Negara Malaysia. Hal ini, seharusnya pemerintah menjaga Subi. Bukan dirusak alamnya oleh aksi tambang pasir kuarsa.
"Kasihan Subi, dapat dipastikan alamnya akan hancur dan berlobang dimana-mana. Cuaca yang panas akan makin panas bila hutannya pun nanti digarap untuk tambang pasir kuarsa dan bisa saja Subi Tenggelam, karena Subi itu datar tanpa ada bukit dan gunung, mau pakai apa nimbun lobang lobang tersebut?," ucap Rahayu, Minggu, 12 November 2023.
Baca Juga: Komisi I DPR RI Akan Bawa 2 Hal Ini dalam Fit And Proper Test Calon Panglima TNI Besok
Rahayu akrab di sapa Ayu, menerangkan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepri harus memastikan dampak dari aksi tambang pasir kuarsa di Subi. Jangan sampai Kebijakan pemerintah menjadikan Subi ke depannya wilayah yang tidak bisa berkembang akibat tambang pasir kuarsa.
Hal ini dijelaskan Ayu, Subi juga mempunyai keindahan laut, sektor pariwisata nantinya dapat dikembangkan di sana. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya PLBN di Serasan juga nantinya akan berdampak bagi Subi, salah satunya, sektor perikanan, harga penjualan ikan akan semakin baik.
