Hadapi Psywar Laut China Selatan, Peningkatan Status Pemerintahan Kabupaten Natuna Jadi Keharusan

- 20 Maret 2024, 16:39 WIB
Foto 1. Pos Lintas Batas Negara Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagai etalase terdepan Indonesia di Laut China Selatan -f/dani-natunatoday
Foto 1. Pos Lintas Batas Negara Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sebagai etalase terdepan Indonesia di Laut China Selatan -f/dani-natunatoday /

NATUNATODAY, PIKIRAN RAKYAT - Konflik Laut Cina Selatan (LCS) atau dikenal juga dengan Laut Natuna Utara (LNU) seakan tak pernah ada habisnya. Kepentingan beberapa negara terus mengambil peran strategis di kawasan yang menjadi sengketa oleh beberapa negara tersebut. Tercatat Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan negara lainnya, termasuk Indonesia mengklaim memiliki kedaulatan dan masuk ke dalam wilayah negara mereka masing-masing.

Tidak jarang, akhir-akhir ini konflik di Laut China Selatan juga semakin memanas terutama antara Filipina yang di belakangnya ada Amerika Serikat dengan Tiongkok. Hal yang sama juga terjadi antara Taiwan dengan dukungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman regional bagi negara-negara di kawasan Laut China Selatan, termasuk bagi Indonesia.

Namun demikian, ada hal yang lebih penting lagi bahwa untuk penegakan kedaulatan di Laut China Selatan terutama bagi Indonesia adalah pemerataan pembangunan yang harus dirasakan juga oleh masyarakat di perbatasan. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau adalah bagian dari beranda terdepan NKRI yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan dan memiliki letak yang strategis, terlebih dengan sumber daya alam yang dimiliki baik di darat maupun di laut.

Kekayaan sumber daya alam di Blok Tuna terbukti menjadi cadangan gas terbesar di Asia, sedangkan sumber daya perikanan juga tidak kalah menjanjikan. Sumber kekayaan ini tidak jarang menjadi jarahan negara lain seperti nelayan maupun kapal asing. Dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah, Natuna tentu saja harus mendapatkan perhatian lebih baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun pengelolaan sumber daya alam.

Sayangnya, sampai saat ini Kabupaten dengan ibukota di Ranai ini masih terbatas secara pembangunan infrastruktur di beberapa kecamatannya. Alhasil, terjadi sebuah kesenjangan yang sangat timpang dengan daerah lain. Padahal mereka menjadi garda terdepan dalam hal pertahanan di perbatasan.

Baca Juga: Tegas! Tak Mau Natuna Dicaplok Asing Presiden Jokowi Bangun ini di Pulau Laut

Kondisi Miris Pulau Terluar Indonesia

Salah satu contoh adalah Pulau Laut, salah satu pulau terluar dan berbatasan langsung dengan Vietnam. Berpuluh-puluh tahun mereka mendambakan infrastruktur jalan yang memadai sebagai sarana konektivitas dan aktivitas mereka sampai saat ini masih belum terwujud. Selain itu, di Pulau Laut juga terdapat beberapa wilayah yang tidak terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi, bahkan jaringan yang ada juga sering mengalami gangguan. Anda dapat membayangkan bagaimana pulau terluar yang menjadi benteng pertama pertahanan Indonesia di utara, kondisi jaringan telekomunikasinya sangat miris. Bukankah itu merupakan sebuah ancaman bagi pertahanan negara?

Pulau Laut bukanlah wilayah pertama yang jaringan telekomunikasinya kurang bagus. Ada juga Kecamatan Midai dan Suak Midai, bertahun-tahun warga di sini mendambakan kualitas jaringan telekomunikasi yang bagus dari pemerintah.

Halaman:

Editor: Dani Ramdani


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x