Network
NATUNATODAY - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau, Doli Boniara mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP Tahun 2023 di Harper Hotel, Jalan Legian, Kuta, Bali, Kamis, 24 Agustus 2023.
Dalam kesempatan tersebut Doli Boniara menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan di daerah.
"Permasalahan mulai dari disparitas ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat hingga kedaulatan negara yang merupakan mandatory pemerintah pusat," ucapnya saat dihubungi Natuna Today, Jumat 25 Agustus 2023.
Baca Juga: Atasi Pencemaran Udara Jabodetabek Mendagri Keluarkan Intruksi, Ini Isinya
Hal itu menurut Doli terjadi salah satu akibatnya karena keterbatasan rentang kendalinya ke daerah, sehingga penanganan yang dilakukan perlu melibatkan berbagai stakeholder terkait di pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut juga, Doli menyampaikan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, hasil rapat yang dilaksanakan di Batam tanggal 13-14 Mei 2023 lalu.
"Perlu menggesa RDTR di Kepulauan Riau yang belum selesai yang diantaranya merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) sebagai base line pembangunan infrastruktur kawasan di perbatasan seperti PKSN Batam, di Batam, RDTR Tanjung Balai di Karimun, RDTR Tanjung Uban di Bintan; PKSN Ranai dan RDTR Serasan di Natuna; PKSN Tarempa dan RDTR Letung di Anambas," ucapnya.
Baca Juga: Kembalikan Uang Diduga Hasil Korupsi 3 Perangkat Desa di Natuna Lepas
Doli juga menyampaikan sebaiknya Kementerian Lembaga memprioritaskan untuk melaksanakan sisa kegiatan Renduk 2020-2024 pada Renaksi 2024 mendatang sesuai amanat Perpres Nomor 118 Tahun 2022 sehingga target pencapaian dapat dikejar pada tahun terakhir Rendukdi 2024.
Selanjutnya, terkait PLBN Serasan yang sudah selesai agar segera dioperasikan dengan pengembangan kawasan pendukung di sekitarnya yang mampu mendongkrak daerah menjadi kekuatan ekonomi baru, termasuk juga menggesa kesiapan Counterpart di Sematan Bazaar, Malaysia.
Terdapat kekurangan teknis pada pembangunan diperbatasan seperti pembangunan RKB di SMPN 42 Batam yang dibangun tanpa toilet sehingga untuk mengakses kakus siswa harus berpindah dari satu gedung ke gedung lain yang jaraknya cukup jauh, hal lainnya di gedung sebelahnya yang berdekatan tidak terdapat akses penghubung yang dikhawatirkan siswa untuk berpindah ke gedung sebelahnya dengan meloncat saja dari pada menuruni tangga hingga 3 lantai.
Baca Juga: Tim Bertabur Bintang NBA Kanada Mendarat di Jakarta
Kasus lainnya terkait prioritas pembangunan di kawasan perbatasan Natuna di bangun pemecah ombak pada daerah yang tidak perlu dan sebetulnya telah diusulkan masyarakat daerah tersebut saat Kunker Menkopolhukam dan Mendagri ke Natuna mereka lebih prioritas dibangunkan jalan penghubung.
Akibatnya yang terjadi adalah sedimentasi diperairan tersebut, tetapi secara utuh kami mengucapkan terima kasih atas pembangunan yang telah dilakukan di daerah karena jika hanya mengandalkan APBD Kepri yang hanya Rp4,1 Triliun maka kekuatan anggaran kami di daerah tidak memadai.
Selanjutnya Kepulauan Riau sebagai perbatasan laut dengan batas-batas negara yang hanya ditandai koordinat dan itu pun belum tuntas menyeluruh dalam forum diplomasi, sehingga banyak nelayan-nelayan yang ditangkap juga penyelundupan narkoba dan manusia yang marak karena banyaknya alur laut dan pelabuhan rakyat yang tidak bisa diawasi.
Baca Juga: Siap-siap Tahun Ini Kemenag Bakal Terima Tambahan Formasi 9.218 PPPK, Honorer Jadi Prioritas
"Saat pemulangan ada yang melalui daerah kami atau dari Kalimantan dan hal ini tidak ada dalam anggaran pembangunan secara fisik, maka pada kesempatan ini perlu disampaikan dukungan operasional di daerah untuk menunjang kegiatan koordinasi dan monitoring diperbatasan melalui dana dekonsentrasi," terangnya.
Terakhir Doli menyampaikan, sebagai tindak lanjut pertemuan di Yogyakarta pada kesempatan tersebut disampaikan dukungan untuk terbentuknya Asosiasi Pemerintah Perbatasan Indonesia sebagai wadah pemerintah daerah dari tingkat Provinsi Sampai Kabupaten/Kota di perbatasan untuk membangun silaturahim dan komunikasi. ***
