NATUNATODAY - Menteri Luar Negeri China, Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo melakukan pembicaraan melalui telepon untuk berdiskusi soal masalah Laut China Selatan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan saat konferensi pers di Beijing, China, Kamis (21/12), bahwa pembicaraan itu berlangsung pada Rabu, 20 Desember 2023 dan diadakan atas permintaan Filipina.
Hubungan China-Filipina dalam beberapa pekan terakhir menghangat setelah kapal-kapal China menembakkan meriam air ke tiga kapal Filipina untuk mengirimkan pasokan kepada para nelayan di Scarborough Shoal.
Selain itu, tabrakan terjadi antara kapal Filipina dan China di Second Thomas Shoal, tempat sejumlah tentara Filipina ditempatkan di kapal perang BRP Sierra Madre sebagai "markas terapung" sejak 1999 bagi penjaga pantai Filipina walaupun sudah diprotes China.
Baca Juga: Pulau Bawah Objek Wisata Berkelas Dunia di Kepulauan Anambas
Insiden itu terjadi di sekitar pulau karang yang disebut "Ren'ai Jiao" oleh China dan disebut "Beting Ayungin" oleh Filipina.
Pulau tersebut merupakan bagian dari Kepulauan Spratly, kepulauan besar yang diklaim oleh China dan beberapa negara Asia lain di Laut China Selatan.
"Menlu Wang Yi mengatakan hubungan China-Filipina menghadapi kesulitan serius dan akar permasalahannya terletak pada perubahan kebijakan dan posisi Filipina, penolakan untuk menghormati komitmennya dan provokasi berulang-ulang yang merugikan China," kata Wang dilansir Natuna Today dari Antara pada, Minggu, 31 Desember 2023.
Wang mengakui hubungan bilateral China-Filipina kini berada di persimpangan jalan.
Baca Juga: Jalur Transportasi Untuk Sampai ke Natuna
"Ke mana perginya tergantung pada pilihan apa yang akan diambil. Filipina harus sangat berhati-hati dalam hal ini," ujarnya.
Menurut jubir, posisi China menyangkut sengketa maritim selalu konsisten dan jelas tanpa perubahan apa pun.
"Komitmen kami untuk menangani perselisihan melalui dialog dan konsultasi tidak berubah. Kesediaan kami untuk bekerja sama dengan Filipina untuk menerapkan kesepakatan bersama yang telah dicapai sebelumnya tidak berubah," katanya.
Kebijakan China dalam bekerja sama dengan Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, menurut Wang, tidak berubah.
Baca Juga: Serah Terima Jabatan di Lingkungan Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Kepri
"Kami berharap Filipina akan mengambil keputusan secara rasional, mengikuti cara yang efektif agar negara bertetangga dapat rukun satu sama lain dan bekerja sama dengan China untuk menangani dan mengelola situasi di laut dengan baik," ujarnya.
Percakapan kedua menlu tersebut terjadi sehari setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan Manila harus mengubah pendekatannya di Laut China Selatan dalam menghadapi klaim tumpang tindih beberapa negara.
Marcos menolak pendekatan "konsultatif" terhadap China yang diambil oleh para pemimpin pendahulunya.
Marcos juga mengatakan Filipina akan mengupayakan lebih banyak perjanjian militer dengan negara-negara lain yang memungkinkan pelatihan bersama, seiring dengan upaya negara tersebut membangun hubungan pertahanan yang semakin kuat dengan Amerika Serikat dan Jepang.
Baca Juga: Lirik lagu Ngawi Nagih Janji - Denny Caknan feat Ndarboy Genk
Parlemen Filipina menyebut China tidak memilih dasar hukum untuk mengeklaim hak bersejarah atas sumber daya di wilayah laut yang termasuk dalam garis putus-putus "Nine-Dash Line".
"Sembilan garis putus-putus" itu merupakan wilayah historis Laut China Selatan seluas dua juta km persegi yang 90 persen di antaranya disebut China sebagai hak maritim historisnya. ***