Network
NATUNATODAY - Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, bertempat di Ballroom Hotel Swiss Bell Harbour Bay Kota Batam, Selasa, 28 November 2023.
Rakorwasda ini berlangsung selama tiga hari, tanggal 28 -30 November 2023 dengan mengangkat tema "Pengawasan Efektif Pemerintahan Bersih Masyarakat Sejahtera" diikuti perwakilan BPKP, BPK, Kejati, Polda Provinsi Kepri, Bupati/Walikota, Sekertaris Daerah Kepala Inspektorat, serta kepala sekolah SMA/SMK/SLB se- Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengatakan, pemberantasan korupsi yang bersifat preventif telah dilakukan aparat penegak hukum. Meski begitu, banyak pejabat maupun masyarakat yang telah terjerat hukum. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani kasus korupsi di Kepri.
Menyadari korupsi mempunyai karateristik yang sistematis, kata Ansar, maka diperlukan upaya yang lebih smart dalam mendapatkan informasi untuk mendeteksi dan mencegahnya. Penggunaan teknologi dan metode baru serta pengembangan metode yang telah ada perlu dilakukan.
Baca Juga: Gubernur Kepri Presentasi Langsung dalam Uji Publik Monev KI Pusat 2023
Adapun Instrument pengawasan dan audit yang selama ini merupakan Instrument untuk membuktikan fraud dan menghitung dampaknya, perlu di update dan diubah menjadi instrument yang dipergunakan untuk mencegah dan meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.
"Karenanya, perlu adanya update metode pengelolaan informasi awal kejadian Fraud. Agar pelaksanaan penugasan pengawasan dan audit dapat digunakan sebagai instrument untuk mencegah Fraud, " pinta Gubernur.
Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Edi Suryanto mengatakan, penanganan korupsi oleh KPK sejauh ini dilakukan berdasarkan jenis perkara yang masuk dan ditangani. Dimana jenis perkara yang masuk, mulai dari pengadaan barang dan juga jasa, perizinan hingga gratifikasi.
