Network
NATUNATODAY - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau, Doli Boniara mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP Tahun 2023 di Harper Hotel, Jalan Legian, Kuta, Bali, Kamis, 24 Agustus 2023.
Dalam kesempatan tersebut Doli Boniara menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan di daerah.
"Permasalahan mulai dari disparitas ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat hingga kedaulatan negara yang merupakan mandatory pemerintah pusat," ucapnya saat dihubungi Natuna Today, Jumat 25 Agustus 2023.
Baca Juga: Atasi Pencemaran Udara Jabodetabek Mendagri Keluarkan Intruksi, Ini Isinya
Hal itu menurut Doli terjadi salah satu akibatnya karena keterbatasan rentang kendalinya ke daerah, sehingga penanganan yang dilakukan perlu melibatkan berbagai stakeholder terkait di pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut juga, Doli menyampaikan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, hasil rapat yang dilaksanakan di Batam tanggal 13-14 Mei 2023 lalu.
"Perlu menggesa RDTR di Kepulauan Riau yang belum selesai yang diantaranya merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) sebagai base line pembangunan infrastruktur kawasan di perbatasan seperti PKSN Batam, di Batam, RDTR Tanjung Balai di Karimun, RDTR Tanjung Uban di Bintan; PKSN Ranai dan RDTR Serasan di Natuna; PKSN Tarempa dan RDTR Letung di Anambas," ucapnya.
Baca Juga: Kembalikan Uang Diduga Hasil Korupsi 3 Perangkat Desa di Natuna Lepas
