Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut

- 30 Mei 2024, 23:41 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat mengisi Seminar Nasional di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024). Foto: Arief/vel
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat mengisi Seminar Nasional di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024). Foto: Arief/vel /

 

NATUNATODAY (JAKARTA) - Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengenalkan program tol laut dalam rangka mendukung angkutan logistik ke daerah 3T (Tertinggal Terluar dan Terbelakang) di Indonesia sebagai negara maritim dengan 70% lautan dan memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Diharapkan dengan adanya tol laut, pendistribusian barang bisa jadi lebih merata ke daerah-daerah terpencil sehingga perlahan harga bahan pokok bisa diseragamkan.

 

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan akan terus memberikan dukungan secara khusus di wilayah anggaran terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar infrastruktur dapat mendukung logistik transportasi laut lebih optimal, supaya menekan biaya logistik lebih rendah.  

 

“Selama 4 tahun terakhir, Komisi V bersama Kemenhub telah menyepakati sejumlah anggaran termasuk angkutan logistik dengan total anggaran kurang lebih Rp130,3 triliun. Dari tahun 2021 ke tahun 2024, total APBN yang kita alokasikan untuk Ditjen Perhubungan Laut kurang lebih hampir Rp38 triliun,” ujarnya saat mengisi Seminar Nasional ‘Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045’ di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.

 

Dengan demikian, diharapkan melalui dukungan anggaran tersebut dapat semakin menunjang logistik untuk dapat lebih menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia. Tak hanya itu, Komisi V DPR kini juga tengah mendorong Ditjen Perhubungan laut untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau ataupun di kota-kota tertentu. Apalagi, mengingat saat ini jalur darat sedang diperhadapkan dengan masalah Over Dimension Over Load.

 Baca Juga: Pemerintah Harus Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan

Halaman:

Editor: Dani Ramdani


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah