Network
NATUNATODAY - Perpindahan menuju Kota Nusantara tidak hanya perpindahan fisik semata, tapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional.
Dibutuhkan strategi untuk perpindahan menuju Smart Government yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile.
“Tugas pokok kami terkait penerapan smart government. Hardware-nya ini sedang disiapkan, sementara software-nya sedang diuji coba terus. Jadi perlu diatur pola kerja baru yang kolaboratif dan lincah (agile) melalui fleksibilitas waktu dan lokasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memimpin pertemuan dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.
Peran sentral digitalisasi didukung oleh strategi penyediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Government Technology (GovTech).
Baca Juga: Serahkan Dua Unit Kapal Ambulance Laut di Lingga, Ansar Ingin Performa Layanan Kesehatan Maksimal
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, terutama pada masa transisi perpindahan ke Kota Nusantara.
Menteri Anas mengimbau agar budaya kerja digital diterapkan di IKN agar IKN dapat menjadi smart city yang nyaman untuk semua orang, termasuk bagi ASN.
“Pesan Presiden agar semua di Kota Nusantara ini berbasis digital, termasuk penilaian kinerja ASN. Kebetulan Presiden telah menandatangani Perpres SPBE. Ini adalah babak baru bagi Indonesia dalam hal transformasi digital dengan GovTech ini,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PANRB tak hanya membahas strategi pemindahan ASN dan tata kelola pemerintahan, namun juga hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas pendukung pemindahan ASN.
