Network
NATUNATODAY - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengumumkan langkah konkret dalam mengatasi dampak proyek Rempang Eco-City terhadap warga. Mereka telah menyiapkan lahan seluas 500 hektar sebagai solusi bagi warga yang terdampak proyek tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan lahan seluas 500 hektar, dengan masing-masing warga berhak atas lahan seluas 500 meter beserta hak atas tanahnya.
"Hingga saat ini, kami telah menyiapkan 500 hektar lahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut. Lahan ini kami tempatkan di sepanjang pinggir lautan agar memudahkan warga dalam mencari nafkah," ungkap Hadi dalam pernyataan pers yang dirilis pada Kamis, 14 September 2023.
Baca Juga: Kepala BP Batam Sambut Kunjungan Kerja Menteri Investasi
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun fasilitas umum dan sosial yang akan mendukung kehidupan masyarakat. Ini mencakup tempat ibadah, sarana pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang akan tersedia bagi warga.
Hadi juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan bantuan berupa pembangunan dermaga bagi nelayan setempat. Hal ini akan memberikan dukungan penting kepada para nelayan yang tinggal di Pulau Rempang.
Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa terdapat setidaknya 15 titik pemukiman masyarakat di Pulau Rempang, yang sebagian besar merupakan nelayan yang tinggal di sepanjang pantai. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah berusaha untuk menjaga kearifan lokal dan memberikan solusi relokasi yang sesuai bagi warga yang terdampak proyek Rempang Eco-City.***
