Network
NATUNATODAY (NGAWI) – Komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan terpadu bagi masyarakat kembali dibuktikan lewat diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) ke-207 di Kabupaten Ngawi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan bahwa pesan utama dari pendirian MPP adalah pengintegrasian pelayanan bukan hanya sekadar fisik gedung yang megah.
"MPP ini kan gedung, tapi sebenarnya rohnya, spiritnya adalah pengintegrasian layanan, maka harus benar-benar terlihat perbedaan. Dampaknya rakyat menjadi lebih cepat, mudah, lebih murah, dan transparan saat mengurus pelayanan publik," ujarnya saat memberikan arahan pada Peresmian MPP Kabupaten Ngawi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (27/06).
Pada kesempatan itu, Menteri Anas mengapresiasi Pemkab Ngawi yang telah menyediakan ruang yang proporsional untuk mengakses berbagai layanan di satu tempat. Ia mengajak Pemkab Ngawi untuk terus bertransformasi lewat peningkatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Perbaikan ekosistem pelayanan publik yang terfokus pada empat aspek, yaitu direct services, mobile services, self services, dan elektronic services. Anas menegaskan pemerintah sebagai penyedia layanan harus menyiapkan langkah ke depan dengan menyediakan layanan berbasis digital selain direct service yang telah ada.
Baca Juga: Galakkan Pola Hidup Sehat, Kementerian PANRB Gelar Seminar Kesehatan
"Mudah-mudahan di Ngawi ini jadi model bagi teman-teman di sekitar Ngawi sehingga nanti akan memberikan pelayanan yang berdampak dan kalau disurvei masyarakatnya akan meningkatkan kepuasannya," ujar Anas.
Pj. Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun R. Heru Wahono Santoso menyampaikan peresmian MPP di Ngawi merupakan wujud komitmen yang tinggi untuk menyediakan layanan yang prima bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan semua kabupaten/kota di wilayahnya untuk segara memiliki MPP atau MPP Digital.
"Ekspektasi masyarakat pada layanan birokrasi semakin tinggi, maka sebagai birokrat kita harus bisa meningkatkan layanan sesuai ekpektasi tersebut. Layanan tidak hanya harus cepat tapi juga transparan, murah, mudah, dan tidak berbelit-belit," ujarnya.
