Sukseskan Pemilu Serentak Dan PON 2024, Pemprov Sumut Siapkan Berbagai Langkah Ini

- 31 Desember 2023, 22:45 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Hasmirizal Lubis mewakili Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin dalam Dialog TVRI Sumut, Sabtu (30/12). (DISKOMINFO SUMUT)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Hasmirizal Lubis mewakili Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin dalam Dialog TVRI Sumut, Sabtu (30/12). (DISKOMINFO SUMUT) /

NATUNATODAY - Guna menyukseskan Pemilihan Umum Pemilu) Serentak dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menyiapkan berbagai langkah konkret.

Hal tersebut dipaparkan Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Hasmirizal Lubis dalam Dialog TVRI Sumut, Sabtu, 30 Desember 2023.

Pada pemilu serentak, pemerintah telah menyiapkan logistik, melakukan sosialisasi, persiapan keamanan, pengawasan kampanye, hingga pemutakhiran data pemilih.

“Sementara itu, fokus utama pemerintah daerah dalam memastikan proses Pemilu berjalan lancar meliputi penyediaan sarana dan prasarana, mendorong penyelenggara memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu,” kata Hasmirizal.

Baca Juga: Sinopsis IP Man: Kungfu Master, Kisah Perjuangan Sang Legenda Wing Chun

Mengenai sosialisasi masyarakat, Pemprov Sumut terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak suara dan dampaknya terhadap demokrasi. Juga meningkatkan aksesibilitas Pemilu bagi masyarakat.

“Juga memastikan fasilitas yang memudahkan pemilih, seperti Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses, transportasi umum yang memadai, dan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas,” ujar Hasmirizal.

Selain itu, untuk menjaga stabilitas politik dan sosial selama periode pemilihan, serta menjaga potensi ketegangan politik, pemerintah mendorong penegakan hukum secara adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan proses Pemilu.

“Pemerintah juga mendorong penindakan terhadap pelanggaran, termasuk pelanggaran kampanye, pelanggaran keamanan, dan pelanggaran lainnya yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial, pemerintah juga mendorong penyelesaian sengketa Pemilu secara adil dan transparan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat,” kata Hasmirizal.

Halaman:

Editor: Dani Ramdani


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah