Network
NATUNATODAY - Wacana kenaikan gaji PNS yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mendapat dukungan dan apresiasi dari Anggota DPR RI.
Dukungan usulan yang disampaikan Azwar Anas kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.
Menurut Guspardi, PNS di Indonesia sudah lama gajinya tidak naik, di mana kenaikan gaji terakhir diterima para PNS sebagai abdi negara adalah pada 2019.
Baca Juga: Nelayan Lokal Ini Ungkap Alasan Kenapa Kapal Pukat Buake AMI Ditolak Beroperasi Di Luar Zona Tangkap
“Artinya, sudah empat tahun berturut-turut PNS tidak merasakan kenaikan gaji. Padahal di satu sisi, harga barang-barang naik, inflasi juga demikian. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian," kata Guspardi dikutip Natuna Today dari situs resmi DPR RI, Sabtu, 27 Mei 2023.
Guspardi juga mengapresiasi wacana yang dilontarkan oleh MenPAN RB Abdullah Azwar Anas ini, meski baru pada tahap koordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati namun hal tersebut menurutnya sudah merupakan awal yang baik bagi PNS di Indonesia.
"Mudah-mudahan menteri keuangan, yang juga turut hadir dalam Paripurna, memberikan respon positif, apa yang diusulkan MenPAN RB terhadap kenaikan gaji ASN tersebut," jelas Politisi Fraksi PAN ini.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Natuna Gelar Sosialisasi Program ke Pekerja BPU di Mekar Jaya
Sebelumnya, Guspardi juga meyakini MenPAN-RB sudah melakukan kajian mengenai kesejahteraan para PNS dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Namun, lanjut Guspardi, berapa persen kenaikan gaji PNS yang diusulkan, tentu masih diperlukan kajian yang lebih komprehensif dan kenaikan gaji PNS dapat diimplementasikan mulai jabatan paling rendah hingga paling tinggi agar disamaratakan.
“Jangan sampai yang menikmati itu hanya pejabat-pejabat yang lebih tinggi jabatannya,” ingat Anggota Baleg DPR RI ini.
Baca Juga: Lanal Ranai Bangun Sinergitas Lewat Olahraga Bersama
Dengan kenaikan gaji PNS ini, tutur Guspardi, pemerintah harus memastikan PNS lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.
“Jangan ada lagi mental ingin dilayani, tindakan pungli, mark-up anggaran, hingga tindakan memperlambat birokrasi. Semua mesti merujuk pada desain besar Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah,” tegas Guspardi.
Oleh karena itu, menurut Guspardi, penerapan sistem reward and punishment harus secara konsisten dijalankan dengan tegas dan jelas.
Baca Juga: Lanal Ranai Bangun Sinergitas Lewat Olahraga Bersama
“MenPAN-RB tentunya tidak ujug-ujug mengajukan usulan kenaikan gaji PNS, di mana besaran serta mekanisme peningkatan kesejahteraan PNS itu masih harus digodok bersama Kemenkeu untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dan yang lebih penting lagi agar masyarakat tidak mengaitkan usul kenaikan gaji PNS dengan Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung,” pungkas legislator Dapil Sumbar II ini. ***
